PENYESUAIAN JAFUNG GURU

Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru

Setidaknya terdapat beberapa ketentuan dalam penyesuaian jabatan fungsional guru; pertama, guru yang mempunyai golongan ruang II/a s/d II/d, yang tidak mempunyai ijazah S1/D-IV, tidak sanggup memperoleh penyesuaian jabatan; kedua, Guru yang mempunyai golongan ruang II/a s/d II/d dan memperoleh ijazah S1/D-IV yang relevan dengan kiprah yang diampunya dan ijazahnya sudah diputuskan oleh Pejabat yang berwenang, sanggup diadaptasi jabatannya; ketiga, Guru yang mempunyai pangkat minimal Penata Muda golongan ruang III/a walaupun yang bersangkutan belum berpendidikan S1/D-IV, diadaptasi jabatannya. Demikian salah satu kesimpulan yang diambil dalam acara Konsinyering Jabatan Fungsional Guru di Hotel Wisanti Yogyakarta (26-27 Nopember 2012). Hadir dalam pertemuan itu yaitu Dra. Anjaswari Dewi, MM dari Bidang Mutasi Kantor Regional I BKN Yogyakarta dan Yun Arif Hidayat, SH Kepala Subbagian Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY. Peserta Konsinyering Jabatan Fungsional Guru berasal dari Subbagian Mutasi Jabatan BKD DIY dan Subbagian Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY yang secara eksklusif terlibat dalam pelaksanaan penyesuaian jabatan fungsional guru.

Menurut Dra. Anjaswari Dewi, MM, terdapat tiga landasan aturan untuk melakukan penyesuaian jabatan fungsional guru yaitu Pertama, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparataur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 wacana Jababatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; Kedua, Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKN No. 03/V/PB/2010 dan 14 Tahun 2010 wacana Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; dan Ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 wacana Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru.

Dasar pemikirannya dimulai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 wacana Guru dan Dosen. Kemudian lahir Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 wacana Guru dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 wacana Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan. melaluiataubersamaini dikeluarkannya dua aturan ini maka Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 wacana Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya sudah tidak relevan. Sebagai penggantinya, sudah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 wacana Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Untuk melakukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 perlu dibentuk petunjuk pelaksanaannya yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 wacana Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru.
Aturan yang gres terkena jabatan fungsional guru ialah penyempurnaan dari aturan sebelumnya. Diantaranya bahwa kenaikan jabatan dan pangkat bagi guru harus terpisah, kenaikan jabatan terlebih lampau kemudian gres ditindaklanjuti dengan kenaikan pangkat. Selain itu terdapat pengurangan jabatan fungsional guru, dimana aturan sebelumnya membagi guru ke dalam 13 jenjang jabatan, sementara aturan yang gres spesialuntuk menyisakan 4 jenjang jabatan. Empat jenjang jabatan itu yaitu Guru Pertama (golongan III/a dan III/b), Guru Muda (golongan III/c dan III/d), Guru Madya (golongan IV/a, IV/b dan IV/c) dan Guru Utama (golongan IV/d dan IV/e).
Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 yaitu bahwa permintaan penyesuaian jabatan fungsional guru sanggup dilakukan bersamaan dengan permintaan penetapan kenaikan jabatan dan/atau pangkat. Dan apabila hingga simpulan tahun 2012 guru tidak mengusulkan kenaikan jabatan dan/atau pangkat, yang bersangkutan mengusulkan penyesuian jabatan fungsional guru secara terpisah dari permintaan kenaikan jabatan dan/atau pangkat. Sehingga bagi guru yang akan naik pangkat untuk periode April 2013, berkas yang wajib disertakan yaitu SK Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru. Begitu seterusnya, sehingga terhitung mulai tanggal 01 Januari 2013, pangkat terendah guru yaitu golongan III/a pangkat Penata Muda. Konsekuensinya, syarat untuk menduduki jabatan guru yaitu mempunyai pendidikan minimal S1 atau D-IV.
 Jenjang Kepangkatan

 

Tags
Show More
Close