HONORERPPPK

5 Gosip Gres Registrasi Pppk 2019: Syarat, Agenda & Bahan Seleksi

Meski tak lulus jadi Pegawai Negeri Sipil ( PNS) lewat Seleksi CPNS 2018, masih ada peluang untuk mendaftar PPPK atau P3K. 
Sebelumnya pihak BKN sebagai panitia pelaksana menandakan registrasi akan dilakukan terpadu di laman https://sscasn.bkn.go.id/

Dilansir dari akun Twitter @bkngoid, pihak panitia akan membuka secara resmi portal terpadu pada hari ini, Jumat (8/2/2019) pukul 16.00 WIB atau sekitar 17.00 WITA. 
Sayangnya, hingga pukul 17.58 WITA, belum ada gejala usang tersebut sudah terbuka. Untuk diketahui PPPK ialah peluang berkarier sebagai pegawai kontrak di sejumlah instansi pemerintahan.Meski berstatus kontrak, penghasilan dan tuntidakboleh ibarat dengan PNS. 
Makanya tunggu apa lagi? Ayo mendaftar!
5 Info Terbaru wacana PPPK
1. Formasi dan Peserta yang Berhak Ikut
Seleksi tahap pertama PPPK pada Februari 2019 akan diseriuskan pada tiga bidang yaitu pendidikan (guru dan dosen akademi tinggi negeri baru), pertanian (penyuluh pertanian) dan tenaga kesehatan.
Untuk jabatan guru dan tenaga kesehatan, pesertanya yakni eks Tenaga Honorer K2 yang datanya sudah dimiliki BKN semenjak tahun 2013.
Pada hari ini hingga dengan besok spesialuntuk akan ada pengumuman. Makara prosedur pendaftaran, siapa saja yang eligible, kawasan mana saja yang rekrut alasannya yakni ada beberapa kawasan yang alasannya yakni kasus anggaran tidak sanggup ikut,” terang Ridwan.
2. Jumlah Lowongan yang Dibuka
Ridwan menerangkan, jumlah lowongan 150.000 PPPK pada tahun 2019 sifatnya spesialuntuklah perkiraan. Pasalnya, akan ada kawasan yang tidak sanggup ikut membuka seleksi alasannya yakni kasus anggaran.
3. Jadwal Seleksi PPPK Tahap Pertama
8 Februari 2019: pengumuman di sscasn.bkn.go.id.
10-16 Februari 2019: registrasi online bagi yang namanya terdaftar.
Pada ketika yang bersamaan petugas dari BKN dan Pemerintah Daerah akan melaksanakan validasi akseptor secara online, sama persis ibarat ketika seleksi CPNS.
17 Februari: hari terakhir verifikasi
18 Februari 2019: diharapkan pengumuman melalui sscasn.bkn.go.id.
“Tentu saja kiprah BKPP, BKSDM di kawasan sangat penting alasannya yakni verifikasi dan validasi yang sudah dilakukan di kementerian, ada di tangan mereka. Apakah yang bersangkutan mengajar terus atau tidak. Kalau tidak akan lepas dari database,” kata Ridwan.
4. Jadwal dan Lokasi Tes
Menurut Ridwan lokasi tes PPPK ada di lebih kurang 540 kabupaten/kota tempat akseptor bertugas.Tes akan memakai Computer Assisted Test (CAT) yang beberapa di antara fasilitasnya yakni milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Jadwal tentatif tes PPPK yakni sebagai diberikut:
23-24 Februari 2019: ujian berbasis CAT di 540 titik lokasi jikalau tiruana kawasan mengikuti.
25-28 Februari: pengolahan nilai.
Pengumuman: 1 Maret 2019
“Harapannya sebelum Pilpres sudah berstatus P3K,” kata Ridwan.
5. Tes PPK Tanpa SKD
Metode tes PPPK yakni sebagai diberikut:
a. Seleksi Administrasi
Pada tahap ini, persiapkan dokumen yang diperlukan, termasuk pula ijazah.
Untuk jabatan guru minimal harus S1, sedangkan tenaga kesehatan minimal D3.
b. Seleksi Kompetensi Manajerial, Sosio Kultural, dan Teknis
Ridwan mengungkapkan, seleksi PPPK tahap pertama tidak akan ada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) alasannya yakni akseptor dianggap sudah memenuhi kompetensi dasar di bidangnya masing-masing.
“Yang tidak sama ada wawancara dengan pejabat pembina kepegawaian untuk mengetahui tanggapannya (calon P3K) wacana Pancasila, alasannya yakni harus netral,” ujar Ridwan. Nantinya, PPPK yang diterima akan diseleksi kinerjanya di tamat tahun.

Jika berkinerja baik, maka kontrak yang bersangkutan akan diperpanjang tanpa harus tes lagi. Penerimaan CPNS di Tiga Provinsi Namun, pelaksanaan CPNS 2019 spesialuntuk digelar di tiga provinsi.
Satu kawasan tersebut yakni Sulawesi Tengah yang proses seleksi CPNS 2018 tertunda karena adanya tragedi alam.
Rekrutmen CPNS 2019 juga akan berlangsung di Papua dan Papua Barat yang juga sempat tertunda.
“Mohon untuk dipahami, seleksi CPNS pada bulan maret 2019 spesialuntuk untuk kawasan yang tahun kemudian TERTUNDA penyelenggaraan nya yaaa,” lanjut akun @kemenpanrb.
Seorang netter pun kembali bertanya, bagaimana dengan kabar akan adanya rekrutmen CPNS pada Mei 2019. Lagi-lagi akun @kemenpanrb menjawaban, hingga ketika ini, belum ada isu lebih lanjut apakah akan ada rekrutmen CPNS kembali pada 2019 atau tidak. “Jika ada niscaya akan kami informasikan kepada kalian yaaa,” tulis @kemenpanrb.

Syarat, Formasi, Panduan PPPK atau P3K
Seperti diketahui, rekrutmen pegawai kontrak pemerintah tahap I akan dibuka untuk gugusan tenaga harian lepas/THL penyuluh, penyuluh pertanian, dosen akademi tinggi negeri baru.

Selain itu, eks tenaga honorer kategori II untuk jabatan guru dan tenaga kesehatan yang ada dalam database BKN tahun 2013 dan ditetapkan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. 
‚ÄúSalah satunya usia pelamar P3K terbaik 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar,” ujar Ridwan. 
Selain itu, Ridwan memaparkan beberapa syarat, formasi, dan panduan pada rekrutmen P3K tahap I, ibarat diberikut: 
1. Jabatan guru di lingkungan pemerintah kawasan memiliki kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar hingga ketika ini. Daftar sanggup dicek pada laman info.gtk.kemdikbud.go.id. 
2. Tenaga kesehatan memiliki kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang kesehatan dan memiliki STR atau Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku (bukan STR internship), kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan memiliki kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi. 
3. Penyuluh pertanian memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sekolah Menengah kejuruan bidang pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian. 
Ridwan menambahkan, masa hubungan kerja P3K paling singkat selama satu tahun. Masa kerja tersebut sanggup diperpanjang menurut pencapaian kinerja dan kebutuhan instansi sesuai PP Nomor 49 Tahun 2018. 
Perolehan penghasilan untuk pegawai kontrak pemerintah, lanjut Ridwan, pada instansi sentra akan dibebankan pada APBN. 
Sementara, pada instansi kawasan akan dibebankan pada APBD, serta sanggup mendapatkan tuntidakboleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Ridwan menuturkan, hukum teknis dari PP Nomor 49 Tahun 2018 akan diteruskan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan BKN.
Sumber : http://makassar.tribunnews.com

Tags
Show More

Related Articles

Close