HONORERPPPK

Surat Edaran Menpanrb Ihwal Pengadaan Pppk Tahap I Tahun 2019 Kab.Nias Utara


melaluiataubersamaini sudah diputuskannya PP Nomor 49 Tahun 2018 wacana Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 wacana Aparatur Sipil Negara. bersama ini kami sampaikan klarifikasi sebagai diberikut:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah melaluiataubersamaini Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan diserahi kiprah dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi kiprah negara lainnya dan dipenghasilan menurut peraturan perundangundangan. melaluiataubersamaini demikian. baik PNS maupun PPPK sama-sama ialah pegawai pemerintah. Dalam Pasal 4 ayat (3). ditetapkan bahwa penyusunan kebutuhan jumlah PPPK ialah satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS. Selanjutnya. dalam Pasal 101 ayat (3) dan (4) ditetapkan bahwa :
a. Gaji dibebankan pada APBN untuk PPPK di Instansi Pusat dan APBD untuk PPPK di instansi Daerah: dan
b. Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada aksara a. PPPK sanggup mendapatkan tuntidakboleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kebutuhan ASN yang mendesak yang menjadi prioritas Pemerintah yaitu untuk pemenuhan Guru. Tenaga Kesehatan. dan Penyuluh Pertanian yang kebijakannya sudah diberlakukan semenjak pengadaan CPNS tahun 2018 dibuka untuk pelamar umum yang berusia di bawah 35 tahun. Di satu sisi. pada jabatan-jabatan prioritas tersebut. ketika ini sudah banyak tenaga non PNS yang sudah bekerja di bidang tersebut dan sudah berusia di atas 35 tahun. Tenaga Non PNS tersebut sebagian besar bekerja di Pemerintah Daerah.
3. Ditetapkannya PP Nomor 49 Tahun 2018. memungkinkan untuk dilakukannya perekrutan ASN melalui denah PPPK dan diperlukan sanggup menjadi solusi terhadap tenaga Non PNS. sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk sanggup mengikuti seleksi dan diangkat menjadi PPPK bagi mereka yang ditetapkan lulus seleksi. Peraturan Pemerintah dimaksud Sudah di505ialisaSikan pada tanggal 23 Januari 2019 di Batam yang dihadiri oleh : 530 (lima ratus tiga puluh) PPK tempat yang sebagian besar diwakili oleh Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
4. Dalam tahun 2019. akan dilakukan rekrutmen ASN (CPNS dan PPPK) yang dipertamai tahap I perekmtan PPPK untuk jabatan-jabatan Guru. Tenaga Kesehatan. dan Penyuluh Pertanian dari Tenaga Honorer Eks Kategori ll (TH Eks K-II) yang ada dalam database BKN dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan. Sistem seleksi memakai CAT UNBK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun persyaratan untuk rekrutmen PPPK Tahap I dimaksud. antara lain:
a. Untuk jabatan Guru di lingkungan Pemda memiliki kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar hingga ketika ini (dapat dicek di http://info.gtk.kemdikbud.go.id)
b. Untuk Tenaga Kesehatan mempunyal kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang Kesehatan dan memiliki STR yang masih berlaku (bukan STR internship). kecuali untuk Epidemiolog. Entomolog. Administrator Kesehatan. dan Pranata Laboratorium Kesehatan memiliki kualilikasi pendidikan D.III/S-I Kimia/Biologi; dan
c. Untuk Penyuluh Pertanian memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sekolah Menengah kejuruan bidang Pertanian atau SLTA plus sertitikasi di bidang pertanian.
5. Sesudah dilakukan pemetaan terhadap data TH Eks K-II merujuk pada persyaratan tersebut angka 4. TH Eks K-II yang sanggup mendaftar di instansi Saudara yaitu sejumlah 222 orang. terdiri dari:
a. Guru seiumlah 205 orang:
b. Tenaga Kesehatan sejumlah 0 orang: dan
c. Penyuluh Pertanian sejumlah 17 orang. terdiri dari:
1) Penyuluh Pertanian berasal dari TH Eks K-II seiumlah 0 orang; dan
2) Penyuluh Pertanian menurut SK Menteri Pertanian dan/atau MoU/Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Pemda sejumlah 17 orang.
6. Untuk instansi Daerah Pemekaran baik instansi Induk maupun Instansi baru. semoga menginformasikan kepada calon penerima PPPK sebelum melaksanakan registrasi untuk melihat status data instansi kerjanya melalui aplikasi pada laman http://sscasn-helpdesk.bkn.go.id dan melaksanakan updating/perbaikan instansi kerja ketika ini. dan admin SSCASN instansi gres waiib melaksanakan verilikasi.
Selengkapnya wacana Surat Edaran Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019 download disini

Tags
Show More

Related Articles

Close